Jakarta –
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun menyodorkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 terhadap Presiden Prabowo Subianto.
BPK menampilkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional). 
“BPK menyodorkan terima kasih terhadap pemerintah atas kolaborasi yang sudah terjalin baik untuk bareng merealisasikan hasrat dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” katanya dalam pemberitahuan tertulis, Kamis (2/1/2024).
| Baca juga: BPK Temukan Masalah di Proyek IKN, Kementerian PU Dapat 51 Rekomendasi |
Terkait pembentukan Kabinet Merah Putih, BPK mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 wacana Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan Kementerian dan Lembaga serta Surat Menteri Keuangan tentang penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu Pelaksanaan Anggaran TA 2024.
Dalam peluang tersebut, Isma Yatun juga menyodorkan peran BPK di kancah internasional selaku forum pemeriksa eksternal pada banyak sekali organisasi internasional (UN specialized agencies, UN related organizations, dan UN Panel of External Auditors). Untuk semakin memajukan penampilan BPK di kancah internasional, BPK memohon pertolongan Presiden RI dalam pencalonan BPK selaku anggota United Nation Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 yang mau dijalankan pada Maret 2025 dan akan dipastikan oleh General Assembly PBB pada November 2025.
