Jakarta –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan membidik tunjangan lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian tunjangan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani,” kata Nusron saat dijumpai di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) 
Pada ketika memberi sambutan dalam program Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron menyampaikan pihaknya telah mengatakan dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani mulai meneken perjanjian tunjangan tersebut dalam bulan ini.
| Baca juga: Rincian Tugas Badan Intelijen Keuangan yang Dipimpin Sri Mulyani |
“Karena kemarin kalian telah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Global akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau,” terang Nusron.
Lebih lanjut, tunjangan tersebut mulai digunakan bagi menuntaskan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut sanggup selesai.
Nusron menyinari kebijakan sesuatu peta yg tak kunjung rampung. Sebab, hal itu sanggup menghalangi pihaknya untuk menghasilkan rencana rincian tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar buat pelaku jerih payah pun sungguh lambat. PKKPR ini sanggup menjadi pola buat, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.
“Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan secepatnya selesai,” imbuh dia.
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yg menjabat selaku Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Global telah melakukan pekerjaan sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun kemudian dan pada ketika ini pihak Bank Global telah menyediakan itikad untuk memperpanjang kolaborasi tersebut. Terkait tunjangan lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.
“Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia kepada kinerja dan progres yang diraih oleh pemerintah Indonesia, utamanya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh alasannya itu, kini pada tahapan menegosiasikan,” ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
“Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan alasannya bicara kolaborasi dengan Bank Dunia memang seumpama itu prosedurnya,” tambahnya.
pinjaman bank duniaatr/bpnsri mulyanione map policykebijakan tata ruangnegosiasi pinjaman
