Jakarta – Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Perekonomian global terdistorsi alasannya kebijakan pengenaan tarif dari banyak sekali negara yang dimulai dari perang tarif Amerika Serikat dan China di babak kedua, setelah babak pertama di tahun 2018. Padahal Indonesia Perlu Dorong Wto tahun ini cukup recovery pasca pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina.
Namun sejak terpilihnya Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat, pada periode keduanya pada November 2024 lalu, sudah menenteng Amerika Serikat selaku kekuatan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dunia, sebesar US$ 27,7 triliun ke medan pertempuran perdagangan, khususnya dengan adikuasa gres Tiongkok dengan PDB sebesar US$ 17,7 triliun.
Presiden Trump juga menenteng Amerika Serikat ‘memusuhi’ tetangganya seumpama Kanada dan Meksiko dalam babak perang jualan baru. Situasi ini tentu menghasilkan masa depan perekonomian global akan lebih suram. Dengan mencermati pernyataan Presiden Trump di banyak sekali media global, bahwa ia condong menentang jual beli bebas, menggunakan kebijakan tarif untuk mendorong kenaikan penerimaan pajak, dan upaya untuk memperkecil gap nilai barang ekspor dan impornya. 
Amerika Serikat yang dulunya penganjur jual beli bebas sekarang berbalik arah, menuju proteksionis. Padahal mereka sebaiknya sanggup menimba ilmu atas McKinley Tariff di masa Presiden William Mckinley pada tahun 1843. Dan kebijakan McKinley tariff tersebut ikut memberi sokongan long depression global di 1873 sampai 1896
Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan menenteng malapetaka global seumpama masa Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seumpama Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko menampilkan jawaban serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32%.
Baca Juga : Penyaluran Kip Kuliah Mulai Dimulai Lagi Setelah Libur Lebaran
Di dalam negeri, kita juga menghadapi suasana ekonomi yang tidak gampang seumpama penurunan daya beli, keadaan pasar saham, dan keuangan yang sungguh volatile. Merespon suasana ini, saya menyarankan pemerintah Indonesia Perlu Dorong Wto mengambil beberapa langkah dan inisiatif, antara lain;
1. Mengambil inisiatif lewat lembaga World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan jual beli global mudah-mudahan lebih adil, dan menopang kemajuan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak mengharapkan cuma untuk kepentingan adidaya, kemudian kepentingan penduduk global untuk mendapat kemakmuran diabaikan.
Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip jual beli non diskriminasi, membangun kapasitas jual beli internasional, transparan, dan jual beli bebas serta selaku lembaga solusi sengketa jual beli internasional.
2. Di dalam negeri, pemerintah sanggup mengambil langkah langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu, antara lain;
a. Menjaga produk produk ekspor Indonesia Perlu Dorong Wto dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, kalau produk produk ekspor Indonesia terhambat akhir kebijakan tarif yang menghasilkan tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk menjaga surplus neraca perdagangan.
b. Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berlangsung dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini selaku jalan memperkuat keperluan devisa.
c. Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
d. Memperluas dan memperdalam sketsa bilateral currency swap oleh para teman jualan strategis Indonesia untuk meminimalisir keperluan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.
e. Menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada segi fiskal untuk menolong dunia jerih payah menghadapi ketidakpastian global, dan keadaan perekonomian domestik condong menurun, tetapi tetap menentukan fiskal pemerintah sehat.
f. Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap prospektif bagi penanam modal internasional.
g. Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif selaku sumber informasi yang akurat yang sanggup dirujuk oleh para pelaku usaha.
Demikian, kiranya sanggup menjadi pertimbangan pemerintah.
Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran dewan perwakilan rakyat RI
